URBANISASI DALAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Oleh : MARDIANSYAH, SP; Ir.,SIGIT SUJATMIKO M.Sc, Ph.D

Menurut data BPS Tahun 2019,  bahwa jumalh penduduk Indonesia di proyeksikan pada tahun 2020 mencapai 270 juta jiwa. Angka tersebut terdiri dari 135,34 juta jiwa laki-laki dan 134,27 juta jiwa perempuan. Dikelompokkan berdasarkan usia belum produktif, produktif dan tidak produktif terdiri dari 66,07 juta, 185,34 juta dan 18,2 juta jiwa. Dengan demikian era bonus demografi yaitu jumah penduduk produktif lebih besar dibandingkan yang belum dan tidak produktif, hal dimiliki Indonesia.

Pemerataan pembangunan yang masih belum mencapai ke daerah, hal ini dilihat dari data pertumbuhan ekonomi nasional (PNB) di Pulau Jawa mencapai 60 %, sedangkan pemerataan pembangunan sangat dibutuhkan didaerah.

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dan desa ke kota atau dan kota kecil ke kota besar yang disebabkan oleh adanya faktor penarik dari kota besar dan faktor pendorong dari desa. Orang-orang yang melakukan urbanisasi disebut urban. Di Indonesia, urbanisasi masih terus berlangsung hingga saat ini dan semakin sulit untuk dicegah.

Faktor penyebab urbanisasi dipengaruhi beberapa factor diantaranya perkembangan daerah perkotaan di sector industry, perdagangan dan memperoleh penghasilan dan meningkatkan kualitas hidup menjadi factor utama urbanisasi. Faktor pendorong dan penarik dari kota dari desa penyebab urbanisasi yaitu terbatasnya lapangan kerja, upah kerja relative rendah, fasilitas kota pusat pemerintahan dan iptek (pendidikan, kesehatan, transpotasi, rekreasi, perdagangan), infrastruktur desa tidak memadai, tanah pertanian tidak produktif, kehidupan desa monoton, timbulnya bencana (banjir, gempa bumi, kemarau atau wabah penyakit), momentum hari besar/ raya.

Konsentrasi penyebaran penduduk tidak merata, akan menimbulkan kesenjangan social (kependudukan), lingkungan dan tatanan fisik perkotaan termasuk daya dukung dan daya tampung diantaranya pemukiman, alih fungsi lahan, terganggunya DAS, pencemaran lingkungan/ polusi, meningkatkan tingkat pengangguran yang tidak memiliki keterampilan, kriminalitas dan masalah social lainnya.

Urbanisasi tidak dapat dicegah dan ditanggulangi selama masih terjadinya disparitass pembangunan antar daerah perkotaan dan pedesaan. Dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah dan dampak yang timbul akibat urbanisasi, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang orientasinya adalah pembangunan daerah pedesaan dengan menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian di daerah pedesaan untuk meratakan pembangunan.

Salah satunya dengan diintensifkan seperti Program Nasional Pemberdayaaan Masyarakat (PNPM) Pedesaan yang diprioritaskan untuk kerwirausahaan dan pembangunan ekonomi jangka pendek, sehingga masyarakat desa lebih tertarik membangun desanya. Selain itu juga diberikan dana bantuan desa untuk menyamaratakan upah minimum regional antara perkotaan dan pedesaan. Pemerintah dalam hal ini telah membentuk Kementeraian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (Presiden Megawati), Diganti menjadi Kementerian Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daera Tertinggal (Presiden SBY) dan era Presiden Jokowi diubah menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi. Tugas Kementerian PDTT adalah bidang tugas pembangunan desa dan kawasan perdesaan pemberdayaan desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Perpres Nomor 12 Tahun 2015).

Diantaranya program kegiatan RPJMN Kementerian PPDT 2015-2019 yaitu

a.    Sasaran Pembangunan dan Perdesaan yaitu mengurangi jumlah desa tertinggal minimal 5.000 desa, meningkatkan jumlah desa mandiri minimal 2.000 desa, menguatkan 39 pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan keterkaitan kota dan desa.

b.    Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu terentaskan 80 daerah tertinggal, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, menurunnya persentase penduduk miskin dan daerah tertinggal, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal.

c.     Sasaran Pemanbangunan Ketransmigrasian yaitu terbangun dan berkembangnya kawasan berfokus pada 72 Satuan Pemukiman menjadi pusat Satuan 144 di Kawasan Pengembangan yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/ perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional, serta berkembangnya 20 kawasan PErkotaan Baru menjadi Kota Kecil/ Kota Kecamatan dengan berkembangnya industry pengolahan sekunder dan perdagangan.

Pascasarjana PSDAL, Universitas Bengkulu